HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Tarbiyah

Yakin Usaha Sampai

  • Kalender

    Mei 2009
    M S S R K J S
        Jun »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Kategori Tulisan

  • CHAT ROOM

  • komentar

    iza di PINTAR VS BODOH ???
    sulis di contoh proposal skripsi
    sistem informasi sek… di PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM…
    Stop Dreaming Start… di contoh proposal skripsi
    laila di contoh proposal skripsi
    qossam di PKS Cuma Gertak Sambal
    alqossam di PKS Cuma Gertak Sambal
    suriza di Demo Hotel Grand Antares
    zay di Demo Hotel Grand Antares
    zay di Demo Hotel Grand Antares
    zay di Demo Hotel Grand Antares
    dir88gun2 di PKS Cuma Gertak Sambal
    qossam di newsletter
    ressay di MAKALAH LK-II
    dedekusn di PINTAR VS BODOH ???
  • http://princess135.blogspot.com www.islamonline.com
  • WAJAH GURU DI INDONESIA

    Posted by alqossam86 pada 13 Mei 2009


    WAJAH GURU DI INDONESIA

    oleh: Ria Juwita

    Wakil Bendahara Umum HMI FT IAIN-SU Medan Periode 2008-2009

    Pendahuluan

    Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogik yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

    Dari pengertian-pengertian dan analisis yang ada maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak  sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.

    Dalam pendidikan terdapat dua hal penting yaitu aspek kognitif (berpikir) dan aspek afektif (merasa). Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya tidak saja proses berpikir yang ambil bagian tapi juga ada unsur-unsur yang berkaitan dengan perasaan seperti semangat, suka dan lain-lain. Substansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membebaskan manusia dan menurut Drikarya adalah memanusiakan manusia. Ini menunjukan bahwa para pakar pun menilai bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif saja tapi cakupannya harus lebih luas.

    Apakah pendidikan di Indonesia memperhatikan permasalahan detail seperti ini? Inilah salah satu kesalahan terbesar metode pendidikan yang dikembangkan di Indonesia.  Pendidikan kita sangat tidak memperhatikan aspek afektif (merasa), sehingga kita hanya tercetak sebagai generasi-generasi yang pintar tapi tidak memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sudah 45 tahun Indonesia merdeka, dan setiap tahunnya keluar ribuan hingga jutaan kaum intelektual. Tapi tak kuasa mengubah nasib bangsa ini. Maka pasti ada yang salah dengan sistem pendidikan yang kita kembangkan hingga saat ini.

    Kesalahan kedua, sistem pendidikan yang top-down atau dari atas kebawah. Freire menyebutnya dengan banking-system. Dalam artian peserta didik dianggap sebagai safe-deposit-box dimana guru mentransfer bahan ajar kepada peserta didik. Dan sewaktu-waktu jika itu diperlukan maka akan diambil dan dipergunakan. Jadi peserta didik hanya menampung apa yang disampaikan guru tanpa mencoba untuk berpikir lebih jauh tentang apa yang diterimanya, atau minimal terjadi proses seleksi kritis tentang bahan ajar yang ia terima. Dalam istilah bahasa arab pendidikan seperti ini dikatakan sebagai taqlid. Artinya menerima atau mengikuti apa saja yang dikatakan oleh para pendidik. Dan ini tidak sejalan dengan substansi pendidikan yang membebaskan manusia (Ki Hajar Dewantara).

    Kesalahan ketiga, saat ini terjadi penyempitan makna dari pendidikan itu sendiri ketika istilah-istilah industri mulai meracuni istilah istilah pendidikan. Di tandai dengan bergantinya manusia menjadi Sumber Daya Manusia (SDM).

    Fenomena Pendidikan di Indonesia

    Pendidikan Indonesia tengah mengalami proses involusi dan bergerak tanpa arah yang jelas. Dari hari ke hari manusia yang terlibat dalam pendidikan bukannya tumbuh kian cerdas, tetapi mutunya semakin menurun meski input fasilitas fisiknya terus bertambah. Ketidakjelasan arah pendidikan itu menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak kompetitif lagi dibandingkan dengan pencapaian negara-negara lain, bahkan di wilayah Asia Tenggara sekalipun.

    Dr. Mochtar Buchori, mantan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta, mengatkan bahwa Kebijakan pendidikan kita tidak pernah jelas. Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan yang elite eksklusif dengan kurikulum elitis yang hanya bisa ditangkap oleh 30 persen anak didik.

    Keprihatinan terhadap pendidikan Indonesia yang bergerak tanpa arah yang jelas, kegagalan perguruan tinggi yang diunggulkan di dalam negeri berkompetisi di tingkat global dan regional, bahkan pencapaian kuantitatif pendidikan Indonesia yang mulai dikejar negara-negara kecil, yang selama ini tidak diperhitungkan, muncul pula dalam diskusi panel ahli yang diselenggarakan redaksi Kompas baru-baru ini.

    Dr. Francis Wahono, aktivis organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan di masyarakat bawah, mengemukakan, apabila proses involusi yang tengah terjadi dalam pendidikan di Indonesia dibiarkan terus berlangsung, dalam kurun waktu tujuh sampai sepuluh tahun mendatang Indonesia akan menjadi bangsa paria di kawasan Asia Tenggara.

    Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Ace Suryadi mengatakan, investasi pendidikan yang dilakukan sejak pemerintahan Soeharto telah salah kaprah. Perluasan pendidikan tanpa memerhatikan mutu-seperti pada masa Orde Baru-jika dilanjutkan hanya akan menabrak batu. Menurut Ace, sejak reformasi bergulir sampai sekarang belum ada restrukturisasi program pendidikan yang berarti. Penambahan dana pendidikan saja, jika tanpa diikuti restrukturisasi dalam proses pembangunan pendidikan, tak akan banyak memperbaiki situasi pendidikan di Indonesia.

    Menurut Buchori, sistem pendidikan yang diberlakukan saat ini merupakan kelanjutan dari sistem yang bersifat elitis eksklusif. Kurikulum hanya bisa diikuti oleh 30 persen dari peserta didik, sedangkan 70 persen lainnya tak bisa mengikuti. Ketika jumlah yang 70 persen itu dipaksakan terus mengikuti, terjadi pengatrolan-pengatrolan dan sebagainya, yang merusak nilai-nilai pendidikan.

    Untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik dan bersifat massal, lanjut Buchori, sistem itu harus diubah. Pendidikan dibagi menjadi dua jalur: jalur anak-anak berbakat dan jalur untuk mereka yang memiliki kemampuan rata-rata. Untuk menopang kemajuan suatu negara, tambahnya, perlu diciptakan kelompok ilmuwan yang elitis tetapi bersifat inklusif. Suatu kelompok kecil orang-orang yang sangat pintar yang tidak arogan, peduli pada nasib orang lain, dan punya semangat egaliter. Pada lapisan lainnya adalah kelompok profesional yang andal dan masyarakat kebanyakan yang melek huruf dalam arti luas.

    Untuk menciptakan lapisan elite yang unggul memang perlu dibentuk lembaga-lembaga pendidikan yang elitis, tetapi juga memiliki semangat egaliter. Jadi, jangan terlalu berlebihan, sampai menyediakan fasilitas pacuan kuda dan lain-lainnya. Sikap berlebih-lebihan itu yang menimbulkan kesan bahwa pendidikan hanya untuk orang-orang kaya.

    Guru besar bidang linguistik Prof Dr Soenjono Dardjowidjojo mengemukakan, banyak kebijakan pendidikan di Indonesia yang salah arah. Akan tetapi, menurut beliau, dalam membangun pendidikan tidak perlu terlalu menyalahkan dan menggantungkan diri pada pemerintah. Di Amerika Serikat pun, kata Soenjono yang pernah memimpin sebuah jurusan di Universitas Hawaii, perguruan tinggi yang unggul justru perguruan tinggi swasta.

    Profil Guru Indonesia

    Polemik seputar nasib guru berdasarkan status kepegawaian terus mengemuka. Seorang teman guru swasta menyebutnya kastanisasi guru. Karena pembedaan status guru berpengaruh pada perbedaan tingkat kesejahteraan dan status sosial. Kastanisasi atau pembedaan itu meliputi guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), guru bantu, guru honor, dan guru swasta murni yang mengajar di sekolah swasta.

    Akhir-akhir ini pembedaan itu semakin terbuka dan terang-terangan dilakukan pemerintah. Dengan mengatasnamakan undang-undang, pemerintah bertindak diskriminatif. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengancam akan menggugat para kepala daerah yang tidak segera mengangkat guru bantu menjadi PNS melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Sindo:26/11/2008). Berarti pemerintah memperhatikan guru bantu.

    Sementara, merasa diperlakukan tidak adil, Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mendiknas Bambang Sudibyo melanggar hak asasi manusia dan segera menyiapkan laporan atas pelanggaran tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kompas: 1/12/2008). Kelompok guru swasta? Belum terlihat lantang. Padahal, kalau dianalogikan dengan sistem kasta, guru swasta diperlakukan sebagai kasta sudra, kasta paling rendah derajatnya.

    Mereka, di mata pemerintah paling dianaktirikan, status sosial di masyarakat dipandang sebelah mata, dan tingkat kesejahteraan paling memprihatinkan. Hanya sebagian kecil saja sekolah swasta yang memberi kesejahteraan cukup.  Kendati kritik mengenai perlakuan pemerintah terhadap guru swasta kerap dilontarkan oleh para pengamat pendidikan dan berbagai organisasi guru minus PGRI, namun pemerintah tetap tak bergeming. Pemerintah sengaja membuat sekat-sekat perbedaan diantara guru merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia ke depan.

    Sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden bencana bertubi-tubi menimpa bangsa Indonesia. Diawali kecelakaan krambol di jalan tol Jagorawi ketika iring-iringan rombongan presiden lewat. Disusul beberapa kecelakaan lalu-lintas baik darat, laut, maupun udara. Tsunami yang semula asing bagi rakyat Indonesia mampu meluluh-lantakkan Aceh dan memorak-porandakan Pangandaran dan Yogyakarta. Banjir, tanah longsor, sampai meluapnya lumpur di Porong, Sidoarjo.  Kemudian orang mengatakan, bencana adalah kehendak Tuhan! Persis ketika pemerintah dikritik tentang kekurangannya selalu berkilah bahwa itu warisan kebijakan pemerintah masa lalu atau akibat pengaruh krisis global yang tidak bisa dihindari.

    Karut-marutnya dunia pendidikan juga layak disebut bencana. Lantas apakah masih berdalih bahwa itu kehendak Tuhan, kebijakan pemerintah sebelumnya, atau pengaruh krisis global? Terjadinya bencana alam dikarenakan ketidakseimbangan ekologi. Dalam dunia pendidikan disebut bencana karena terjadi ketimpangan, diskriminasi. Mulai dari tataran undang-undang sampai tingkat kebijakan yang dibuat pemerintah/pemerintah daerah. Di tingkat UU, lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen (UU GD) tahun 2005.

    Semula diharapkan membawa angin segar bagi semua guru, tak terkecuali guru swasta. Ternyata, hanya membuat guru tersekat-sekat, kesenjangan makin tajam. Lagi-lagi guru swasta paling termarginalkan. Demikian pula ketika Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) diberlakukan. Nasib guru swasta tetap termarjinalkan.

    Banyak kebijakan pendidikan di era SBY tidak tepat. Prof Dr Winarno Surachmat dalam sebuah forum diskusi mengatakan, dalam pengangkatan Mendiknas saja presiden SBY sudah keliru. Karena untuk Mendiknas diangkat seorang akuntan, tidak sesuai dengan bidangnya. Mengurus pendidikan tidak menggunakan hitung-hitungan matematik atau akuntansi. Sikap diskriminatif kian mencolok. Menampakkan tendisi politik tertentu.

    Terlalu menyanjung guru PNS dan mengesampingkan guru swasta. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran pendidikan 20 persen diikuti rencana pemerintah menaikkan besaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan menaikan gaji guru PNS pada tahun 2009. Selain iklan gencar di media massa, presiden SBY mengaku telah mengintruksikan Mendiknas, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menaikkan gaji guru PNS (Kompas: 3/12/2008).

    Kebijakan pemerintah tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan penuh kontradiksi. Tahun 2004 Presiden SBY mencanangkan guru sebagai profesi. Prinsip profesionalitas guru seperti tertuang dalam UUGD pasal 7 ayat (1) poin f salah satunya menyatakan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Kenapa masih dalam undang-undang yang sama kental dengan nuansa diskriminasi yang lebih memprioritaskan guru PNS dan mengabaikan guru swasta? Contoh lain, dalam pedoman penentuan peserta sertifikasi guru 2008 mengatakan, kuota guru yang berstatus PNS minimal 75 persen dan maksimal 85 persen, kuota bukan PNS minimal 15 persen dan maksimal 25 persen, disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah (Doni Koesoema A, Kompas;11/9/2008).

    Maka aneh, jika peraih medali olimpiade matematika atau fisika banyak dari sekolah swasta yang dididik guru swasta. Penggerak pendidikan bagi masyarakat rimba di pedalaman seperti Butet Manurung yang sama sekali tak mengerti apa itu PNS. Kepopuleran novel dan film Laskar Pelangi berlatar sekolah swasta, Muhammadiyah. Tetapi pemerintah teramat sangat menyanjung guru PNS dan menganaktirikan guru swasta yang berbuntut pada kecemburuan sosial.  Pemerintah telah terjebak pada prosedural tanpa menimbang sisi substantif. Prosedur yang sengaja digadang-gadang untuk berpihak pada kelompok tertentu. Kastanisasi guru ditegaskan melalui UU, PP, ketentuan-ketentuan lain, iklan, pernyataan presiden, dan ancaman menteri. Berdampak kesenjangan semakin lebar, kecemburuan tak bisa dibendung lagi. Itulah bencana pendidikan yang bernama kastanisasi guru.

    Permasalahan Utama Guru di Indonesia

    Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi mereka.

    Filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah di posisikan mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi. Mereka di tuntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan tidak jarang, para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan secara global.

    Saat ini setidak-tidaknya ada empat hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia, yaitu : pertama, masalah kualitas/mutu guru, kedua, jumlah guru yang dirasakan masih kurang, ketiga, masalah distribusi guru dan masalah kesejahteraan guru.

    1. Masalah Kualitas Guru

    Kualitas guru Indonesia, saat ini disinyalir sangat memprihatinkan. Berdasarkan data tahun 2002/2003, dari 1,2 juta guru SD saat ini, hanya 8,3%nya yang berijasah sarjana. Realitas semacam ini, pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas anak didik yang dihasilkan. Belum lagi masalah, dimana seorang guru (khususnya SD), sering mengajar lebih dari satu mata pelajaran (guru kelas) yang tidak jarang, bukan merupakan inti dari pengetahuan yang dimilikinya, hal seperti ini tentu saja dapat mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal.

    2. Jumlah Guru yang Masih Kurang

    Jumlah guru di Indonesia saat ini masih dirasakan kurang, apabila dikaitkan dengan jumlah anak didik yang ada. Oleh sebab itu, jumlah murid per kelas dengan jumlah guru yag tersedia saat ini, dirasakan masih kurang proporsional, sehingga tidak jarang satu raung kelas sering di isi lebih dari 30 anak didik. Sebuah angka yang jauh dari ideal untuk sebuah proses belajar dan mengajar yang di anggap efektif. Idealnya, setiap kelas diisi tidak lebih dari 15-20 anak didik untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar yang maksimal.

    3. Masalah Distribusi Guru

    Masalah distribusi guru yang kurang merata, merupakan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, masing sering kita dengar adanya kekurangan guru dalam suatu wilayah, baik karena alasan keamanan maupun faktor-faktor lain, seperti masalah fasilitas dan kesejahteraan guru yang dianggap masih jauh yang diharapkan.

    4. Masalah Kesejahteraan Guru

    Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa tingkat kesejahteraan guru-guru kita sangat memprihatinkan. Penghasilan para guru, dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi bagi mereka yang masih berstatus sebagai guru bantu atau guru honorer. Kondisi seperti ini, telah merangsang sebagian para guru untuk mencari penghasilan tambahan, diluar dari tugas pokok mereka sebagai pengajar, termasuk berbisnis di lingkungan sekolah dimana mereka mengajar. Peningkatan kesejahteaan guru yang wajar, dapat meningkatkan profesinalisme guru, termasuk dapat mencegah para guru melakukan praktek bisnis di sekolah.

    Bab II Pasal 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa: (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud.

    Maksud dari ayat di atas menyebutkan bahwa guru adalah orang yang mendalami profesi sebagai pengajar dan pendidik, mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk memberikan kontribusi. Umumnya guru merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi hasil belajar siswa peserta didiknya. Tugas guru yang diemban timbul dari rasa percaya masyarakat terdiri dari mentransfer kebudayaan dalam arti yang luas, ketrampilan menjalani kehidupan (Life skills), terlibat dalam kegiatan-kegiatan menjelaskan, mendefinisikan, membuktikan dan mengklasifikasikan, selain harus menunjukkan sebagai orang yang berpengetahuan luas, trampil dan sikap yang bisa dijadikan panutan. Maka dari itu, guru harus memiliki kompetensi dalam membimbing siswa untuk siap menghadapi kehidupan yang sebenarnya (The real life) dan bahkan mampu memberikan keteladanan yang baik.

    Undang-Undang No 14 tahun 2005, pasal 4 mengisyaratkan bahwa Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6 menyebutkan bahwa Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

    Di samping itu guru mempunyai tugas utama sebagai berikut:

    a)      menyusun perencanaan pembelajaran;

    b)      menyampaikan perencanaan;

    c)      melakukan hubungan baik dengan sesama teman seprofesi, maupun dengan masyarakat;

    d)      mengelola kelas yang disesuaikan dengan karakterstik peserta didik;

    e)      melakukan penelitian dan inovasi dalam pendidikan, dan memanfaatkan hasilnya untuk kemajuan pendidikan;

    f)        mendidik siswa sehingga mereka menjadi manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, bangsa, masyarakat, dan agama;

    g)      melaksanakan program bimbingan konseling, dan administrasi pendidikan;

    h)      mengembangkan diri dalam wawasan, sikap, dan ketrampilan profesi; dan

    i)        memanfaatkan teknologi, lingkungan, budaya, dan sosial, serta lingkungan alam dalam proses belajar.

    Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembinaan Guru

    Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.

    Guru profesional dan bermartabat menjadi impian kita semua karena akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. Sertifikasi guru mendulang harapan agar terwujudnya impian tersebut. Perwujudan impian ini tidak seperti membalik talapak tangan. Karena itu, perlu kerja keras dan sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru.

    Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas. Peningkatan program lain yaitu; peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1/D4, peningkatan kompetensi guru, pembinaan karir guru, pemberian tunjangan guru, pemberian maslahat tambahan, penghargaan, dan perlindungan guru.

    Sertifikasi guru melalui uji kompetensi memperhitungkan pengalaman profesionalitas guru, melalui penilaian portofolio guru. Sepuluh komponen portofolio guru akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Bagi guru yang belum memenuhi batas minimal lolos, akan mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga guru dapat menguasai kompetensi guru.

    Sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang sertifikasi guru dan pengawas sekolah dalam jabatan, pemerintah telah menerbitkan peraturan baru dalam bentuk PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yang didalamnya mengatur proses sertifikasi guru dan pengawas sekolah dalam jabatan, baik yang dilaksanakan melalui uji kompetensi maupun pemberian sertifikat langsung.

    Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka PERMENDIKNAS No. 17 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan sebagaimana telah diubah dengan PERMENDIKNAS No. 11 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku.

    Kritik dan Saran

    Dalam hal ini penulis ingin memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi guru.

    Adakah jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru? Ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji secara mendalam untuk memberikan jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru.

    Pertama dan sekaligus yang utama, sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua fihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Sertikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka belajar kembali ini untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standard kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi uji sertifikasi.

    Kedua, konsistensi dan ketegaran pemerintah. Sebagai suatu kebijakan yang merentuhan dengan berbagai kelompok masyarakat akan mendapatkan berbagai tantangan dan tuntutan. Paling tidak tuntutan dan tantangan akan muncul dari 3 sumber. Sumber pertama adalah dalam penentuan lembaga yang berhak melaksanakan uji sertifikasi. Berbagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, khususnya dari fihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta akan menuntut untuk diberi hak menyelenggarakan dan melaksanakan uji sertifikasi. Demikian juga, akan muncul tuntutan dari berbagai LPTK negeri khususnya di daerah luar jawa akan menuntut dengan alasan demi keseimbangan geografis. Tuntutan ini akan mempengaruhi penentuan yang mendasarkan pada objektivitas kemampuan suatu perguruan tinggi. Ketegaran dan konsistensi pemerintah juga diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan sekaligus tantangan bagi pelaksana Undang-Undang yang muncul dari kalangan guru sendiri. Mereka yang sudah senior atau mereka para guru yang masih jauh dari pensyaratan akan menentang dan menuntut berbagai kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi tersebut.

    Ketiga, tegas dan tegakkan hukum. Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan muncul berbagai penyimpangan dari aturan main yang sudah ada. Adanya penyimpangan ini tidak lepas dari adanya upaya berbagai fihak, khususnya guru untuk mendapatkan sertifikat profesi dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan harus diwaspadai adalah pelaksanaan sertifikasi yang tidak benar. Oleh karenanya, begitu ada gejala penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Seperti mencabut hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud, atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain sebagainya.

    Keempat, laksanakan UU secara konsekuen. Tuntutan dan tantangan juga akan muncul dari berbagai daerah yang secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang relatif tertinggal. Kalau UUGD dilaksanakan maka sebagian besar dari pendidik di daerah ini tidak akan lolos sertifikasi. Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi merupakan standard nasional yang harus dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam pengertian waktu transisi. Misalnya, untuk Jawa Tengah transisi 5 tahun, tetapi untuk daerah yang terpencil transisi 10 tahun. Tetapi standard tidak mengenal toleransi.

    Kelima pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai, baik untuk pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian tunjangan profesi.

    Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan prosionalitasnya sebagai guru.

    Pembinaan profesi guru secara terus menerus (continuous profesional development) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.

    Desain jejaring kerja (networking) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan melibatkan instansi Pusat, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat.

    P4TK yang berbasis mata pelajaran membentuk Tim Pengembang Materi Pembelajaran, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi bertugas:

    • menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG dan MGMP
    • mengembangkan model-model pembelajaran
    • mengembangkan modul untuk pelatihan instruktur dan guru inti
    • memberikan pembekalan kepada instruktur pada LPMP
    • mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dan guru inti dalam kegiatan KKG dan MGMP

    LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan Propinsi melakukan seleksi guru utk menjadi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Propinsi per mata pelajaran dengan tugas:

    • menjadi narasumber dan fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
    • mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP
    • menjamin keterlaksanaan kegiatan KKG dan MGMP

    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Kab/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas:

    • motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
    • menjadi fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
    • mengembangkan inovasi pembelajaran
    • menjadi narasumber pada kegiatan KKG dan MGMP

    KKG dan MGMP sebagai wadah pengembangan profesi guru melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru.

    Referensi

    Abin Syamsudin Makmun, (1996), Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan, Program Pasca Sarjana IKIP Bandung.

    Direktorat Tenaga Kependidikan, (2003), Pedoman Pelaksanaan Program Guru Bantu Tahun 2003, Direktorat Tenaga Kependidikan; Dirjen Dikdasmen; Departemen Pendidikan Nasional.

    Manullang, (1985), Management Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

    Samana, (1994), Profesionalisme Keguruan, Kanisius, Yogyakarta.

    Surya, H.M, (2002), Aspirasi Peningkatan Kemampuan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru, Dalam Jurnal Pendidikan Kebudayaan No.021 Tahun ke-5 Balitbang Dikbud, Jakarta.

    Sutadipura, Balnadi, (1995), Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental, Angkasa, Bandung.

    Usman, Uzer, (2002), Menjadi Guru Profesional, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

    Departemen Pendidikan Nasional (2006) Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

    Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

    Satu Tanggapan to “WAJAH GURU DI INDONESIA”

    1. 135 said

      sebegitu suramkah wajah dan masa depan guru di Indonesia?
      bukankah dengan lahirnya beberapa kebijakan pemrintah menjadikan masa depan guru menjadi lebih cerah???

    Sorry, the comment form is closed at this time.

     
    %d blogger menyukai ini: